HATI - HATI TERHADAP PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN PETUGAS BEA CUKAI , HUB:HUMAS BC PONTIANAK (+62 812-5338-8317)   Rabu, 01 April 2020

 DATA PENERIMAAN

Berikut merupakan penerimaan Ekspor, Impor dan Cukai
dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak

 FAQ

Frequently Asked Questions

Barang Kiriman

1. Bagaimana Pengenaan Bea Masuk dan PDRI terhadap barang kiriman berdasarkan PMK nomor 199/PMK.010/2019 ?

Berdasarkan PMK  nomor 199/PMK.010/2019:

  1. Barang Kiriman yang nilainya ≤ FOB USD 3 (Tiga United States Dollar) per orang per kiriman, dibebaskan dari kewajiban pembayaran Bea Masuk (BM), tetap dikenakan PPN 10%, dan tidak dikenakan PPh
  2. Jika lebih dari FOB USD 3 (Tiga United States Dollar) sampai dengan FOB USD 1500 dipungut Bea Masuk 7,5 %, PPN 10%, dan tidak dikenakan PPh. Untuk barang-barang dibawah ini besaran Bea Masuk  mengikuti tarif MFN yaitu:
    1.) Tas, koper, dan sejenisnya (kode Hs: 4202) dikenakan BM 15 % - 20%
    2.) Alas kaki, Sepatu, dan sejenisnya (kode Hs: 64) dikenakan BM 25% - 30%
    3.) Produk Tekstil, garmen, dan sejenisnya (kode Hs: 61,62,63) dikenakan BM 15% - 25%
  3. Jika Barang Kiriman lebih dari FOB USD 1500 (seribu lima ratus United States Dollar) dikenakan pembebanan tarif Bea Masuk Umum atau MFN (Most Favourable Nations)
  4. Barang Kiriman dengan nilai pabean lebih dari USD 1500 (seribu lima ratus United States Dollar) diberitahukan dengan dokumen PIB dalam hal Penerima Barang merupakan badan usaha atau PIBK dalam hal Penerima Barang bukan merupakan badan usaha
  5. Barang kiriman sampel/hadiah/gift diperlakukan ketentuan kepabeanan, yakni ditetapkan nilai pabeannya oleh Petugas Bea dan Cukai berdasarkan data harga pembanding, jika data harga pembanding sama dengan atau lebih rendah dari FOB USD 3 maka terhadap barang kiriman sampel/hadiah/gift tersebut tidak akan dikenakan bea masuk, namun jika data harga pembanding lebih tinggi dari FOB USD 3 maka terhadap barang kiriman sampel/hadiah/gift tersebut akan dikenakan bea masuk
  6. Ketentuan tarif PPh atas barang kiriman yang terkena tarif Bea Masuk MFN adalah:
    7,5 % - 10% (penetuan tarif PPh berdasarkan atas kode HS barang kiriman yang dikenakan Bea Masuk dan PDRI yang dapat diakses di intr.insw.go.id menu Indonesia NTR- HS Code Information)
  7. Barang impor yang dikategorikan sebagai barang mewah berdasarkan peraturan di bidang perpajakan, dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang kriteria dan besaran tarifnya telah ditentukan (terakhir yang diatur dalam 86/PMK.010/2019).
2. Apabila akan melakukan kegiatan melalui KPPBC TMP B Pontianak, hal-hal apa aja yang harus dilakukan oleh Agen Pengangkut ?

 

  1. Agen Pengangkut mengajukan surat permohonan aktivasi modul pengangkut kepada Kepala Kantor sesuai template surat yang sudah tersedia pada link berikut https://bit.ly/PermohonanModulBCPNK
  2. Melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
    1.) Nomor Induk Berusaha (NIB)
    (NIB dapat diperoleh melalui website https://oss.go.id yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan melakukan pendaftaran sesuai petunjuk)
    2.) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
    3.) Persetujuan Pengguna Layanan Penyampaian Pemberitahuan Pabean, Dokumen Cukai, dan Dokumen Pelengkap Pabean dalam Bentuk Data Elektronik Melalui Sistem Pertukaran Data Elektronik (MoU)
    (Format MoU dapat diunduh melalui link https://bit.ly/MOUBC dan wajib  menyertakan Materai)
    4.) Nomor Induk Kepabeanan (NIK)
    (Pendaftaran NIK dapat dilakukan melalui website https://customer.beacukai.go.id dengan catatan sudah memiliki akun portal pengguna jasa. Apabila belum memiliki, silahkan untuk mendaftar akun portal pengguna jasa terlebih dahulu)
  3. Janji layanan terkait permohonan modul adalah 24 jam kerja sejak surat permohonan diterima Seksi PDAD dengan persyaratan lengkap
  4. Selanjutnya akan dilakukan penelitian terhadap permohonan modul tersebut, dan hasil dari penelitian akan disampaikan kepada agen pengangkut berupa surat persetujuan kepala kantor yang berisi petunjuk aktivasi modul pengangkut
  5. Aktivasi modul pengangkut dapat dilakukan di KPPBC TMP B Pontianak dan hal – hal yang perlu disiapkan sebagai berikut:
    1.) Membawa PC/Laptop/Netbook dengan hardware 32 dan/atau 64 bit
    2.) Username dan password Portal Pengguna Jasa
    3.) Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan pada jam kerja di hari Senin – Jum’at
  6. Apabila perusahaan yang mengajukan permohonan modul pengangkut adalah kantor cabang, maka akan dilakukan perekaman pada akun portal pengguna jasa kantor pusat dengan status “user admin kantor cabang” dan dilakukan pembukaan akses melalui sistem Ceisa Manifest Inward.
3. Hal – hal apa saja yang harus dilakukan oleh Pengguna Jasa yang berstatus sebagai PPJK apabila akan melakukan kegiatan melalui KPPBC TMP B Pontianak ?
  1. Pengguna jasa perlu mengajukan surat permohonan aktivasi modul atau pembukaan akses kepabeanan ditujukan kepada Kepala Kantor sesuai template surat yang sudah tersedia pada link berikut https://bit.ly/PermohonanModulBCPNK
  2. Melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
    1.) Nomor Induk Berusaha (NIB)
     (NIB dapat diperoleh melalui website https://oss.go.id yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan melakukan pendaftaran sesuai petunjuk)
    2.) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
    3.) Persetujuan Pengguna Layanan Penyampaian Pemberitahuan Pabean, Dokumen Cukai, dan Dokumen Pelengkap Pabean dalam Bentuk Data Elektronik Melalui Sistem Pertukaran Data Elektronik (MoU)
    (Format MoU dapat diunduh melalui link https://bit.ly/MOUBC dan wajib  menyertakan Materai)
    4.) Kode Aktivasi PDE Internet / EDI Number Kantor Terdaftar
    (Dalam hal perusahaan mengajukan permohonan pembukaan akses kepabeanan)
         - Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ)
         - Fotocopy Customs Bond
  3. Untuk PPJK yang baru melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor wajib menyerahkan jaminan pada Kantor Pabean. Terkait besaran jaminan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 3 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 04/BC/2017 tentang Registrasi Kepabeanan, yang berbunyi “Besaran jaminan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
    -
    Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
    -
    Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A sebesar  150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
    -
    Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B sebesar  100.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
    -
    Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C sebesar  50.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
  4. Dalam hal PPJK sudah menaruh jaminan di Kantor Pabean lain dan besaran jaminan tidak sesuai dengan yang dimaksud pada point (c) maka perusahaan tersebut harus menambahkan besarnya jumlah jaminan
  5. Penyerahan tambahan besarnya jaminan dapat dilakukan pada Kantor Pabean tempat akan dilakukan kegiatan ekspor dan/atau impor
  6. Atas BPJ dan Customs Bond yang dilampirkan akan dilakukan penelitian. Apabila ada kekurangan maka administrasi dapat diselesaikan ke Seksi Perbendaharaan
  7. Apabila administrasi di Seksi Perbendaharaan telah diselesaikan, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Seksi PDAD terkait permohonan aktivasi modul dan hasil dari penelitian berupa surat persetujuan kepala kantor
  8. Untuk PPJK yang baru melakukan kegiatan ekspor/ dan atau impor akan diberikan Modul Ekspor dan/atau Modul Impor
  9. Sedangkan untuk PPJK yang sudah pernah melakukan kegiatan di Kantor Pabean lain, akan dilakukan pembukaan akses melalui Ceisa Impor.
4. Apakah Bea Cukai memeriksa seluruh barang ekspor ?

Tidak, karena berdasarkan Per-07/BC/2019 Pemeriksaan fisik barang ekspor dilakukan terhadap :

  1. Barang ekspor yang akan diimpor kembali
  2. Barang ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali
  3. Barang ekspor yang mendapat fasilitas KITE Pembebasan, KITE Pengembalian, KITE Industri Kecil dan Menengah
  4. Barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar
  5. Barang ekspor yang ditetapkan oleh Menteri
  6. Barang ekspor berdasarkan informasi DJP terjadi pelanggaran
  7. Barang ekspor hasil analisis unit pengawasan terjadi pelanggaran

Selain itu maka tidak dilakukan pemeriksaan fisik oleh Bea Cukai

5. Terkait dengan perpindahan/pengangkutan BKC yang sudah dilunasi cukainya, apakah kewajiban terhadap BKC tersebut ?

Berdasarkan Per-2/BC/2015 Kewajiban terhadap pengangkutan BKC yang sudah dilunasi cukainya adalah:

  1. Pengangkutan barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang wajib dilindungi dengan Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5) meliputi:
    1.) Pengangkutan barang kena cukai berupa etil alkohol dari pabrik, tempat penyimpanan, kawasan pabean, tempat penimbunan sementara, atau tempat penimbunan berikat.
    2.) Pengangkutan barang kena cukai berupa minuman mengandung etil alkohol dari pabrik, tempat penimbunan sementara, atau tempat penimbunan berikat.
    3.) Pengangkutan barang kena cukai dari peredaran bebas ke pabrik untuk dimusnahkan atau diolah kembali
    4.) Pengangkutan barang kena cukai dari peredaran bebas ke tempat lain di luar pabrik untuk dimusnahkan dalam rangka pengembalian cukai
  2. CK-5 disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik. Penyampaian dalam bentuk data elektronik tetap disertai dalam bentuk tulisan di atas formulir untuk melindungi pengangkutan.
  3. Dalam hal terdapat hambatan yang menyebabkan pengangkutan barang kena cukai tidak selesai dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5), pengusaha dapat meminta perpanjangan jangka waktu pengangkutan berakhir dengan menyebutkan alasannya.

Barang kena cukai berupa hasil tembakau yang sudah dilunasi cukainya dikecualikan dari kewajiban memberitahukan Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5)

Barang Bawaan Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

1. Bagaimana ketentuan terkait barang bawaan penumpang yang tiba bersama penumpang ?

Berdasarkan PER-09/BC/2018 kriteria pembebasan barang bawaan penumpang yang tiba bersama penumpang adalah:

  1. Barang pribadi penumpang yang tiba bersama penumpang adalah semua barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut tetapi bukan Awak Sarana Pengangkut dan bukan Pelintas Batas dan tidak termasuk barang dagangan yang tiba bersama penumpang
  2. Impor barang pribadi penumpang diberitahukan dengan pemberitahuan pabean BC 2.2 (Customs Declaration) kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean kedatangan
  3. Barang Pribadi Penumpang diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dalam hal nilai pabeannya paling banyak FOB USD 500 per orang untuk setiap kedatangan. Dalam hal barang pribadi penumpang melebihi batas nilai pabean tersebut, maka atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk sebesar 10% dan pajak dalam rangka impor yaitu PPN 10%, PPh 7,5 % - 10% apabila mempunyai NPWP atau 15% - 20 % apabila tidak mempunyai NPWP.(PMK No 110/PMK.010/2018).
  4. Barang Pribadi Penumpang berupa sigaret atau hasil tembakau lainnya dan minuman mengandung etil alkohol diberikan pembebasan BM dan Cukai untuk setiap orang dewasa maksimal:
    1.) 200 (dua ratus) batang sigaret, 25 (dua puluh lima) batang cerutu, atau 100 (seratus) gram tembakau iris/hasil  .....tembakau lainnya; dan
    2.) 1 (satu) liter minuman mengandung etii alkohol.
    *Atas kelebihan barang kena cukai dari batasan jumlah yang dibebaskan cukainya akan langsung dimusnahkan dengan atau tanpa disaksikan oleh penumpang yang besangkutan
  5. Petugas Bea Cukai berwenang menentukan kategori barang impor bawaan penumpang apakah termasuk untuk keperluan pribadi (personal use) atau bukan untuk keperluan pribadi (non personal use)
  6. Barang impor bawaan penumpang yang bukan untuk keperluan pribadi merupakan barang yang jumlah,jenis dan sifatnya:
    1.) tidak wajar untuk keperluan pribadi; dan/atau
    2.) dibawa untuk keperluan industri, perusahaan, toko, institusi, atau  keperluan lain selain keperluan pribadi.
    *Atas barang tersebut diberitahukan menggunakan Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK), dikenakan tarif bea masuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembebanan tarif bea masuk MFN, dan PDRI, nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean masing-masing barang impor, dan apabila termasuk barang yang terkena lartas maka harus memenuhi ketentuan lartas yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait.
2. Bagaimana prosedur untuk dapat melakukan kegiatan Ekspor dan/atau Impor melalui KPPBC TMP B Pontianak ?
  1. Eksportir dan/atau Importir mengajukan surat permohonan aktivasi modul atau pembukaan akses kepabeanan kepada Kepala Kantor sesuai template surat yang sudah tersedia pada link berikut https://bit.ly/PermohonanModulBCPNK
  2. Melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
    1.) Nomor Induk Berusaha (NIB)
    (NIB dapat diperoleh melalui website https://oss.go.id yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) .....dengan melakukan pendaftaran sesuai petunjuk)
    2.) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
    3.) Persetujuan Pengguna Layanan Penyampaian Pemberitahuan Pabean, Dokumen Cukai, dan Dokumen Pelengkap .....Pabean dalam Bentuk Data Elektronik Melalui Sistem Pertukaran Data Elektronik (MoU)
    (Format MoU dapat diunduh melalui link https://bit.ly/MOUBC dan wajib  menyertakan Materai)
    4.) Kode Aktivasi PDE Internet / EDI Number Kantor Terdaftar
    (Dalam hal perusahaan mengajukan permohonan pembukaan akses kepabeanan)
  3. Janji layanan terkait permohonan aktivasi modul adalah 24 jam kerja sejak surat permohonan diterima Seksi PDAD dengan persyaratan lengkap.
  4. Selanjutnya akan dilakukan penelitian terhadap permohonan modul tersebut, dan hasil dari penelitian akan disampaikan kepada eksportir dan/atau importir berupa surat persetujuan kepala kantor
  5. Untuk perusahaan yang baru melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor akan diberikan Modul Ekspor dan/atau Modul Impor
  6. Untuk perusahaan yang sudah pernah melakukan aktivasi modul di Kantor Pabean lain dan akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor melalui KPPBC TMP B Pontianak, akan dilakukan pembukaan akses
  7. Apabila eksportir dan/atau importir membutuhkan asistensi terkait instal modul sampai dengan submit dokumen, dapat datang ke Kantor Bea Cukai Pontianak dan menemui petugas layanan informasi.
3. Bagaimana kewajiban Eksportir sebelum mengirim barang ke luar negeri ?

Berdasarkan Per-07/BC/2019 kewajiban Eksportir adalah:

  1. Kewajiban penyampaian PEB ke Kantor Pabean Pemuatan :
    Paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor
    Paling lambat sebelum barang dimasukkan ke Kawasan Pabean tempat pemuatan
    Paling lambat sebelum keberangkatan sarana pengangkut untuk ekspor barang curah
  2. Eksportir wajib memenuhi ketentuan pembatasan ekspor yang ditetapkan oleh instansi teknis agar PEB dapat dilayani (jika terkena ketentuan pembatasan).
  3. Perhitungan pembayaran Bea Keluar dilakukan sendiri oleh eksportir (jika terkena Bea Keluar).
  4. Pembayaran Bea Keluar paling lambat pada saat PEB didaftarkan.
  5. Dokumen Pelengkap Pabean:
    1.) Invoice dan packing list
    2.) Bukti Bayar Bea Keluar (jika dikenai Bea Keluar)
    3.) Dokumen dari instansi teknis terkait (jika terkena ketentuan pembatasan)
    4.) Penyampaian PEB dapat dilakukan oleh eksportir atau dikuasakan kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).
    5.) Pada Kantor Pabean yang sudah menerapkan system PDE kepabeanan, eksportir/PPJK wajib menyampaikan PEB dengan menggunakan system PDE Kepabeanan.
4. Bagaimana ketentuan ekspor atas hasil produksi industri kecil (skala kecil/ industri rumah tangga) ?

Industri kecil yang bukan merupakan badan usaha dapat melakukan ekspor dengan cara mengirimkan barangnya melalui pos  dan mengisi consignment note tanpa wajib memberitahukan PEB dengan syarat berat barang tidak melebihi 100 kilogram karena berdasarkan Per-07/BC/2019 Kewajiban.pemberitahuan PEB tidak berlaku terhadap :

  1. ­­Barang pribadi penumpang
  2. Barang awak sarana pengangkut
  3. Barang pelintas batas
  4. Barang kiriman melalui pos dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram

Dalam hal barang kiriman melebihi 100 (seratus) kilogram :

  1. Pengirim barang sebagai eksportir dan penyelenggara pos sebagai PPJK untuk 1 (satu) pengiriman barang diberitahukan dalam 1(satu) PEB.
  2. Perusahaan Jasa Titipan (PJT) sebagai eksportir dan PPJK untuk lebih dari 1 (satu) pengiriman barang diberitahukan dalam 1(satu) PEB.
5. Bagaimana Ketentuan Ekspor CPO?

Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.04/2019 Terhadap barang ekspor berupa kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya berlaku ketentuan:

  1. Pengenaan Bea keluar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 164/PMK.010/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
  2. Pengenaan Dana Pungutan Sawit sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan.
  3. Ekspor Dalam Bentuk Curah
    1.) Eksportir harus mengajukan permohonan Pemuatan Barang untuk Ekspor
         dalam Bentuk Curah terhadap barang berupa kelapa sawit, CPO,
         dan produk turunannya, sebelum mengajukan PEB dan
         melampirkan shipping instruction/shipping order, invoice, dan packing list
    2.) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang berupa kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya dalam sesuai pemohonan pemuatan barang untuk ekspor dalam bentuk curah
  4. Ekspor Dalam Bentuk Bukan Curah
    1. Eksportir dapat mengajukan permohonan untuk dapat dilakukan pemeriksaan fisik terhadap barang berupa kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya dalam bentuk bukan curah, sebelum mengajukan PEB dengan melampirkan invoice dan packing list
    2. Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang berupa kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya sesuai permohonan pemeriksaan fisik
    3. Dalam hal Eksportir tidak mengajukan permohonan pemeriksaan fisik pendahuluan Eksportir harus mengajukan PEB kepada Kepala Kantor Pabean dengan dilampiri Dokumen Pelengkap Pabean berupa:
      1.) Invoice
      2.) Packing list
      3.) Hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh
           - Laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
           - Laboratorium lain yang telah didaftarkan di Kantor Pabean oleh Eksportir.
  5. Eksportir membuat PEB berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
  6. Apabila ekspor dilakukan oleh Eksportir yang berpredikat AEO maka tidak dikenakan pemeriksaan fisik
  7. Eksportir melakukan pembayaran Bea Keluar dan pungutan berdasarkan PEB

 Info

Kurs Pajak Hari ini

Portal Pengguna Jasa

Tracking Barang Kiriman